Ahli Hukum Kejahatan Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar turut menerangi penemuan terdapatnya asumsi pencatutan masyarakat Jakarta buat mensupport pendamping akan calon Gubernur serta akan calon Delegasi Gubernur DKI rute bebas, ialah Dharma Pongrekun dengan Kun Wardana Abyoto. Bagi ia, perihal itu bukan perbuatan kejahatan.
“ Itu pertanyaan administratif saja, tidak terdapat faktor kejahatan,” tutur Fickar dikala dihubungi reporter pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Tutur ia, pihak eksekutor dalam perihal ini KPU DKI Jakarta dapat kurangi sokongan yang diprediksi mencatut KTP masyarakat Jakarta itu. Alhasil, lanjut ia, dapat diamati lagi apakah calon bebas itu sudah penuhi ketentuan yang sudah didetetapkan ataupun tidak kala jumlah sokongan yang diprediksi mencatut masyarakat Jakarta itu dikurangi.
Ahli Hukum Kejahatan Universitas
“ Jika calonnya tidak ketahui, hingga cuma dikurangi saja jumlah dukungannya. Bila sedang lumayan jumlah pencalonannya, dapat jalur lalu. Bila kurangi jumlah ketentuan penamaan, hingga hendak kandas sebab kurang sokongan serta tidak penuhi ketentuan dicalonkan,” ucapnya.
Sedangkan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Faisal Santiago pula berpikiran serupa kalau penemuan asumsi pencatutan bukti diri masyarakat Jakarta buat sokongan salah satu pendamping akan calon bebas ialah ranah administratif. Karena, tutur ia, ini buat cara registrasi.
“ Bagi aku ini ranah administratif, sebab terkini cara penamaan alhasil KPU dapat menghapuskan penamaan calon bebas. Ini untuk cara registrasi terkini ranah administrasi,” nyata ia.